AKSI NYATA GANJAR CEGAH STUNTING
AKSI NYATA GANJAR CEGAH STUNTING
Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menurunkan angka stunting atau
hambatan pertumbuhan pada anak di daerahnya, salah satunya dengan
memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok rentan di akar rumput.
Caranya, lewat beragam pelatihan untuk berwirausaha agar lebih berdaya.
Perempuan
kelompok rentan, bukanlah pelaku UMKM murni, tapi potret masyarakat bawah yang
berstatus kepala keluarga, penyintas Covid-19, korban kekerasan, korban
bencana, penyandang disabilitas, kelompok Pengemis Gelandangan dan Orang
Terlantar (PGOT), bahkan kategori pengidap HIV/ AIDS atau (ODHA).
Implementasi
program tersebut di antaranya berbentuk program Peningkatan Produktivitas Ekonomi
Perempuan (PPEP) yang digeber untuk perempuan rentan di desa-desa. PPEP sendiri
meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat
setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.
Program PPEP
mengalami lompatan luar biasa di tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19. Jika
pada 2019 baru ada tiga desa di tiga kabupaten yang menerima program tersebut,
maka pada pada tahun 2020 Ganjar berhasil menggenjotnya jadi 1.701 desa di 35
kabupaten/kota. Tahun 2021 dan 2022 program pemberdayaan kelompok perempuan
rentan berlanjut dengan jumlah desa yang sama.
Selain itu,
ada pula gerakan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi
angka stunting di Jateng. Diawali dengan proses identifikasi terhadap perempuan
rentan yang ada di kabupaten/kota. Selanjutnya, OPD KB, Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan setempat bersinergi dalam melakukan pelayanan KB, mulai pemasangan
alat kontrasepsi sesuai permintaan dan persetujuan, hingga konsultasi pasangan
usia subur.
Ketua
Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Kabupaten Wonosobo sekaligus Pendamping
PPEP, Nuke Maya Kurnianingsih, mengakui program PPEP yang digerakkan Pemprov
Jateng secara masif sangat mengena, karena membuat perempuan di desa menjadi
lebih berdaya dan mandiri.
"Mereka
tak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang berpangku tangan, tapi perempuan
produktif yang menghasilkan produk-produk hasil pelatihan, pintar mengelola
manajemen pemasaran, dan bisa mengurus PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
ketika bikin industri rumahan," ujar Nuke saat dihubungi, Minggu (19/2).
Selain itu,
lanjutnya, berbagai model pendampingan dilakukan lewat program PPEP. Mulai
membantu mengurus perizinan, mendorong ide-ide baru usaha, dan membuka jejaring
dalam pasar daring. Menurut Nuke, saat ini ada sekitar 1.500 perempuan rentan
dari 12 kelurahan dan 16 desa dari 15 kecamatan yang dibina oleh Jarpuk.
Nuke
menambahkan, program PPEP di daerahnya menghasilkan sejumlah sentra UMKM baru
seperti sentra anyaman di Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, sentra batik di
Kecamatan Wadaslintang dan Leksono, dan sentra ecoprint di Kecamatan Kaliwiro.
"Alhamdulillah
pesanan anyaman seperti besek, tenong, keranjang sudah sampai luar provinsi
seperti Bali. Orderan untuk persiapan Lebaran juga mulai berdatangan,"
tambahnya.
Senada,
pendamping PPEP di Kabupaten Kebumen, Marlina Indianingrum, berterima kasih
kepada Gubernur Ganjar Pranowo dan Pemprov Jateng karena ada enam desa di
Kebumen yang menjadi lokasi kegiatan. Bahkan, salah satu binaannya yaitu PPEP
Stinggil di Desa Wonosari, Kecamatan Sadang menjadi juara pertama Lomba PPEP
Tingkat Jateng tahun 2022.
"Kegiatan
pelatihan pembuatan makanan olahan yang digelar provinsi sangat bermanfaat bagi
ibu-ibu khususnya menambah income. Di sini mereka diajari pemasaran online,
cara mengolah pisang jadi brownies dan singkong jadi nastar," tambahnya.
Sementara
itu, Ari, penghuni Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, mengakui
selama dibina di panti tersebut dirinya banyak mendapatkan penyuluhan tentang
KB. Selain itu, dirinya juga dilatih untuk membuat ecoprint sebagai bekal saat
keluar nanti.
Di lain
pihak, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, selama ini pihaknya sudah
memprioritaskan perempuan rentan, anak, dan disabilitas dalam upaya pembangunan
dan pengembangan daerah, termasuk dalam pengambilan keputusan.
"Setiap
Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di Jateng, kelompok perempuan dan
anak serta disabilitas saya dahulukan. Inilah tindakan afirmasi dalam
pengambilan keputusan," jelas Ganjar.
Ganjar juga
menambahkan, langkah konkret pemberdayaan perempuan sudah dilakukan semisal
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Menurutnya, ada tiga hal yang
dibutuhkan oleh kelompok perempuan, yaitu peningkatan pengetahuan dan
keterampilan, akses modal, dan pendampingan untuk meningkatkan kelas usaha.
Komentar
Posting Komentar