JARING PENGAMAN SOSIAL ERA JOKOWI BERHASIL MENGIKIS ATASI KEMISKINAN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai
telah berhasil mengikis ketimpangan sosial yang sejak lama menjadi momok
masyarakat. Salah satu langkah konkret Jokowi menangani persoalan kemiskinan
yakni melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Subkor Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat Bappeda Provinsi Bengkulu, Jon Hendri Nurdan menilai, JPS merupakan
bukti keseriusan Jokowi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di
Indonesia. Jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) merasakan langsung dampak
positifnya.
Dia menyebut, pelaksanaan JPS juga
menjadi bentuk nyata kehadiran negara kepada masyarakat. Utamanya dalam upaya
melindungi masyarakat dari jeratan bahaya kemiskinan yang berkepanjangan.
“Terkait dengan Program JPS era
Pemerintah Jokowi sudah banyak program yang dilakukan untuk intervensi dalam
penanganan kemiskinan,” ujar Jon Hendri dalam keterangan tertulisnya yang
diterima Liputan6.com, Minggu (28/8/2022).
Menurutnya, dampak penyaluran program
bantuan sosial, tidak hanya membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan
harian. Namun lebih dari itu, mampu membuat angka kemiskinan menurun.
Salah satu penyebab menurunnya angka
kemiskinan, katanya, lantaran pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang
tepat sasaran. Sebab pemerintah pusat terus berupaya mengintegrasikan data
keluarga penerima manfaat dengan pemerintah daerah.
“Saat ini Pemda bersama Pusat itu sudah
melakukan integrasi,” ucap Jon Hendri.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah
mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi
masyarakat lapisan bawah. Selain juga memperbesar nilai manfaat menjadi 25
persen serta mempercepat penyalurannya.
Jokowi Targetkan
Kemiskinan Turun ke Angka 7,5 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menargetkan tingkat kemiskinan pada 2023 berada dalam rentang 7,5 persen hingga
8,5 persen.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato
Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR.
Dia menyebutkan pemerintah melakukan
pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong
transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan hal tersebui, tingkat
pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3
persen hingga 6,0 persen.
"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5
persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta
Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," tutur dia.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan
NilaiTukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing
105-107 dan 107-108.
Sementara itu, kata Jokowi, pemerintah
terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan
BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah,
pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
"Pemerintah tetap mendorong
kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU,
Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV),"
tutup Jokowi.
Komentar
Posting Komentar